JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) mengukuhkan susunan kepengurusan masa bakti 2026–2031 sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan struktur partai di tingkat nasional.

Kepengurusan baru tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai Rakyat Indonesia Nomor 519/SK/DPP-PRI/IX/2026 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Indonesia Masa Bakti 2026–2031. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada 28 September 2026.

Pengukuhan kepengurusan disampaikan dalam kegiatan press conference Pengukuhan Kepengurusan DPP Partai Rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PRI, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.A., M.M., M.H.(GSR), CIQaR, CIQnR, MOS, MCE, CIMMR, membacakan susunan kepengurusan DPP PRI periode 2026–2031.

Susunan baru tersebut mencakup jajaran pimpinan, sekretariat, badan, bidang, serta perangkat organisasi yang menangani berbagai sektor. Pembentukan struktur tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi berdasarkan AD/ART dan garis perjuangan Partai Rakyat Indonesia.

MUHAMMAD NAZARUDDIN KEMBALI MEMIMPIN DPP PRI

Berdasarkan susunan kepengurusan yang dibacakan, Muhammad Nazaruddin ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia untuk masa bakti 2026–2031.

Pada jajaran Wakil Ketua Umum, Dr. H. Wishnu Dewanto, SH., MH. dipercaya menangani bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Sementara itu, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Pangan dan Marsda TNI (P) Dr. I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr(Han) sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan.

Untuk bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, posisi Wakil Ketua Umum dijabat Dr. Krisna Mukti, S.H., M.H. Adapun bidang Pemberdayaan Masyarakat dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Nizar Ali.

Pada posisi Sekretaris Jenderal, PRI menunjuk Mayjen TNI (P) Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H.

Sekretariat Jenderal kemudian diperkuat oleh jajaran Wakil Sekretaris Jenderal, yakni Nadila Syafira, Natali Rusli, Edi Kodri, Apriansyah, S.H., M.H., Antoni Ajie, Dr. (C) Muhammad Burhanuddin, S.H., M.H., Dharmasena Wijanegara, S.E., M.M., dan Ir. Mirza Asman, S.H., M.H.

Di bidang keuangan, Muhajidin Nur Hasim dipercaya sebagai Bendahara Umum. Ia didampingi Wakil Bendahara Umum Sendi, Vera Indri, Prayoga Putera Utama, SD.S, Basuki Karya, dan Eddy Salassa.

BADAN SAKSI NASIONAL DAN PERANGKAT EKSEKUTIF

Dalam kepengurusan periode 2026–2031, PRI turut membentuk Badan Saksi Nasional yang dipimpin Dirzy Zidan, S.H., M.H.

Sejumlah bidang pendukung dalam badan tersebut diisi Dr. Yosminaldi, S.H., M.H. pada bidang rekrutmen; Ricci, S.H., M.H. pada bidang pengumpulan dokumen dan hasil perhitungan suara; serta M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H. pada bidang pengumpulan hasil temuan kecurangan.

Sementara bidang pusat penerimaan dan pengelolaan data IT dipercayakan kepada Hamka, S.H., bidang kreatif kepada Jesica Sherliana, logistik kepada Dheka Mahendra, dan pengawasan kepada Perry Rinandar.

Untuk Badan Sayap Partai, posisi Ketua dipercayakan kepada Hari Yanto.

Pada perangkat eksekutif, Muhammad Reynandio Wira Pratama, S.E. ditetapkan sebagai Direktur Eksekutif. Ia didampingi Hj. Sitna SP sebagai Kepala Pengawas Kantor dan Aidil Fitri sebagai Kepala Sekretariat.

Adapun Wakil Direktur Eksekutif masing-masing dijabat Riefky Miharja, SST, Muhammad Ali Said, Muhammad Sulthan Al-Hakim, dan Ashraf H. Sanusi, S.H., M.H.

ORGANISASI, KADERISASI HINGGA SEKTOR STRATEGIS

Untuk bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, PRI menunjuk H. Amir, A.Md.Kom sebagai Ketua dengan Selamet Durasim, SP sebagai sekretaris.

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Doktrin dipimpin Dr. (C) Winyono Imam Santosa.

Sementara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabat Muh. Sabri Manomang, S.E., M.M., dengan Yusuf M. Kallang sebagai Wakil Ketua.

Sejumlah sektor lainnya juga masuk dalam struktur DPP PRI, di antaranya Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Apner Pianaung, Pertanian oleh Karlina, A.Md.Kom, serta Kehutanan oleh Pahala Sibuea.

Untuk bidang Lingkungan Hidup, posisi Ketua dipercayakan kepada Fadel Pane, dengan Arif Bima Sakti sebagai Wakil Ketua dan Suci Angraini sebagai Sekretaris. Safira Mirza juga tercantum dalam bidang tersebut.

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dijabat Ir. Slamet Suparmaji, sedangkan bidang Luar Negeri dipimpin Anggiat Sianipar dengan Ani Kusumadewi, S.E., M.M. sebagai sekretaris.

Adapun bidang Keamanan Nasional dipercayakan kepada Edi Prastio, S.H., M.H., CLA, sementara bidang Komunikasi Digital dijabat Aditya Pahlevi.

HUKUM, HAM, SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada sektor hukum dan penegakan hukum, kepengurusan PRI mencantumkan Rio Fafen dan Imanuel Pangaibali pada bidang Kejaksaan.

Bidang Hukum dijabat Nunik Asiyah, S.H., bidang Hak Asasi Manusia oleh Jufnidar, S.E., AK., S.H., M.M., M.H., sedangkan bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan dipercayakan kepada Najla, S.H.

Di bidang sosial, Pasai Mukti, S.H. ditetapkan sebagai Ketua dengan Nur Afiah sebagai sekretaris.

Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin Munawir, S.E., M.M., CRBD.

Sementara itu, bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin Rendra Jayanto, dengan Supriyati Adies sebagai Wakil Ketua.

Bidang Koperasi dipercayakan kepada Boni Agustino, sedangkan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin Dr. Hery Erdi Ardrat, S.E., M.M., MBA.

Untuk sektor kepemudaan dan olahraga, PRI menunjuk Muhammad Rafi Aqil, S.H. Sementara bidang Agraria dan Tata Ruang dijabat Ibnu Muhammad Azmi.

Bidang Transmigrasi dipimpin Supriyanto, didampingi Nuzirwan Nurdin sebagai Wakil Ketua dan Drs. Jonny Imran sebagai Sekretaris.

Bidang Pekerjaan Umum dijabat Costan Oktemka, SIP, dengan Andry Faridsyah Siregar sebagai sekretaris.

Sementara bidang Perhubungan dipimpin Vicoas Trisula Bhakti Amalo, S.I.Kom, dengan Andhi Pakpahan sebagai Wakil Ketua dan Prita Anggia, S.E. sebagai sekretaris.

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KESEHATAN DAN PEREMPUAN

Struktur DPP PRI juga mencakup sejumlah bidang yang berkaitan dengan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijabat L. Agung Suwito, bidang Agama oleh Relawati Indra Gempita, Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Talitha Yulistya Dewi, serta Pendidikan Tinggi dan Saintek oleh Dhimas Eko.

Bidang Kebudayaan dipimpin Julia Putri Noor, dengan Irwan Lating, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua dan Linda Susanti sebagai sekretaris.

Sementara bidang Kesehatan dipercayakan kepada Dyah Tri Tjitrawati.

Untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PRI menunjuk Susilawati, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Ketua, didampingi Juliana Shopia sebagai Wakil Ketua.

Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercatat diisi oleh Imelda dan Tuty Maryani.

Adapun bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin Hardini Puspitasari, dengan Fika Verdiani sebagai Wakil Ketua dan Abdurrahman sebagai Sekretaris.

EKONOMI, KETENAGAKERJAAN DAN INVESTASI

Pada sektor ekonomi, Muhammad Rafi Basuki Putra, S.T. ditetapkan sebagai Ketua bidang Ekonomi Kreatif dengan Christina sebagai sekretaris.

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin Deni Mangatas Marpaung, S.H., didampingi Resti sebagai Wakil Ketua dan Fitri Mughni sebagai sekretaris.

Bidang Perdagangan dijabat Rafael, sementara bidang Keuangan dipercayakan kepada Muhammad Reagy Sukmana.

Untuk bidang Badan Usaha Milik Negara, posisi Kepala dijabat Tamrin. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin Yuji Raditya.

Sementara bidang Investasi, Hilirisasi dan Pasar Modal dipercayakan kepada Dico M. Ganinduto.

Di bidang Pariwisata, Syarifah Intan ditetapkan sebagai Ketua dengan Amelia Rini sebagai sekretaris.

Bidang Haji dan Umroh dipimpin H. Tarmizi Al Kautsar, S.Pd.I, sedangkan bidang Halal dijabat Met Kurniawan, S.E.

Untuk bidang Intelijen Negara dipercayakan kepada Nurleli Octaviani, sementara bidang Riset dan Inovasi dipimpin Aditya Handoko.

SEKJEN: KEPENGURUSAN BARU MENJADI PERANGKAT ORGANISASI

Dalam press conference tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PRI Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.A., M.M., M.H.(GSR), CIQaR, CIQnR, MOS, MCE, CIMMR menyampaikan susunan kepengurusan yang telah ditetapkan melalui SK DPP PRI.

Kepengurusan periode 2026–2031 tersebut mencakup berbagai perangkat dan bidang organisasi. Struktur tersebut meliputi organisasi dan kaderisasi, pangan, politik dan keamanan, hukum dan HAM, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan hidup, ekonomi, perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, hingga riset dan inovasi.

Berdasarkan SK yang ditetapkan, para pengurus diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi serta menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai AD/ART dan garis perjuangan Partai Rakyat Indonesia.

MASA BAKTI BERLAKU LIMA TAHUN

Surat Keputusan DPP Partai Rakyat Indonesia Nomor 519/SK/DPP-PRI/IX/2026 menetapkan masa jabatan kepengurusan DPP PRI selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan.

SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammad Nazaruddin dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H., Mayjen TNI (Purn.)

Pengesahan susunan kepengurusan juga merujuk pada Rapat Pengurus DPP Partai Rakyat Indonesia Nomor ND-041/WKU-I/DPP-PRI tanggal 14 September 2026 mengenai persetujuan susunan kepengurusan periode 2026–2031.

Dengan ditetapkannya susunan tersebut, DPP Partai Rakyat Indonesia memasuki periode kepengurusan baru dengan struktur yang mencakup berbagai bidang dan perangkat organisasi.

Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 menjadi bagian dari proses konsolidasi internal serta penataan organisasi untuk menjalankan tugas dan program kerja sesuai kewenangan masing-masing pengurus.

DPP PARTAI RAKYAT INDONESIA
MASA BAKTI 2026–2031